Menurut laporan World Economic Forum (2011), kondisi ekonomi makro Indonesia berada di peringkat 35 sedangkan kualitas institusi masih berada di peringkat 61, yang jika dibandingkan tahun sebelumnya semakin menurun di peringkat 58. Kualitas Institusi kita yang rendah berdampak terhadap buruknya iklim bisnis dan investasi di Indonesia selain pasar menjadi tidak efektif dan tidak efisien yang disebabkan oleh begitu banyaknya inefisiensi di institusi pemerintah.
![]() |
| Solusi yang ditawarkan Kemal A Stamboel terkait kemiskinan di Indonesia |
Di sektor pertanian, permasalahan korupsi dan lemahnya penegakan hukum menjadi
salah satu penghambat terbesar bagi upaya menciptakan sektor pertanian yang
lebih kompetitif. Beberapa kebijakan pemerintah untuk membantu petani kandas
akibat begitu banyaknya permainan permainan yang dilakukan oleh para mafia.
Salah satunya adalah kelangkaan pupuk yang telah disubsidi untuk petani di
perdesaan. Pada tahun 2011 pemerintah telah menganggarkan subsidi pupuk sebesar
Rp 16,5 triliun, namun pada prakteknya, subsidi ini tidak sampai ke petani
miskin disebabkan oleh penimbunan serta permainan pupuk. Dalam konteks ini, selama pemberantasan praktek mafia
pertanian tidak dilakukan maka petani akan terus menanggung akibat dari
permainan permainan tersebut.
Setidaknya terdapat dua hal dalam struktur pasar yang menciptakan disinsentif terhadap sektor pertanian di Indonesia. Pertama, pasar komoditas pertanian yang cenderung lebih bersifat oligopsoni yang disebabkan oleh informasi asimetris yang didapat petani ketika produknya masuk ke pasaran. Kedua, rezim perdagangan internasional komoditas pertanian yang semakin membuat petani tidak mampu mengembangkan produktivitasnya.
Akibatnya posisi tawar petani yang lemah, terkait dalam berbagai kendala yang dihadapi, maka proses transmisi harga terjadi secara asimetris dimana jika terjadi penurunan harga maka informasi tersebut diteruskan kepada petani secara cepat dan sempurna, namun sebaliknya, jika yang terjadi adalah kenaikan harga, maka informasi tersebut diteruskan lambat dan tidak sempurna. Konsekuensinya adalah petani seringkali mengalami tekanan harga dan ketidakpastian pendapatan petani menjadi relatif tinggi akibat fluktuasi harga. Tidak adanya hubungan langsung secara institusional diantara pelaku agrobisnis menyebabkan kaitan fungsional yang harmonis tidak terbentuk dan setiap pelaku agribisnis hanya memikirkan kepentingan sendiri, tanpa menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling bergantung untuk dapat mengembangkan usahanya. Struktur agribisnis yang demikian menyebabkan terbentuknya margin ganda akibat rantai pemasaran yang panjang sehingga ongkos produksi yang harus dibayar konsumen menjadi lebih mahal, sementara masalah transmisi harga dan informasi pasar yang tidak sempurna tidak dapat dihindari akibat tidak adanya kesetaraan posisi tawar, terutama antara
petani dan pedagang.
Menurut Akhmad (2007) terdapat tiga upaya yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan daya tawar petani di dalam pasar. Pertama, adanya konsolidasi petani dalam satu institusi yang menyatukan gerak ekonomi dalam sebuah rantai proses produksi pertanian hingga pemasaran. Kedua, adanya koletivitas produksi dimana seluruh proses produksi harus berada pada alur yang sama dimulai dari perencanaan prodeksi secara kolektif, siklus produksi secara kolektif, hingga pola produksi, dan yang terakhir adalah kolektivitas dalam pemasaran produk produk pertanian sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih baik di pasar. Bila melihat dari ketiga upaya di atas, maka sesungguhnya koperasi merupakan jawaban bagi permasalahan posisi daya tawar petani di pasar.
Menurut beberapa peneliti pertanian terdapat beberapa hal yang menjadikan kelembagaan petani tidak berjalan secara efektif. Pertama, kelembangaan petani dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk mempermudah upaya koordinasi bila terdapat program pemerintah. Kedua, masih rendahnya angka partisipasi petani di dalam kelembagaan tersebut. Ketiga, kelembagaan petani yang belum mampu berfungsi sebagai pengelola kegiatan produktif yang bersifat kolektif, sehingga petani masih melakukannya secara individual. Keempat, lemahnya basis sosial kapital sebagai dasar pembentukan kelembagaan petani. Kelima, proses pembentukan kelembagaan petani yang bersifat top down sehingga menghalangi tumbuhnya partisipasi masyarakat. Keenam, setelah kelembagaan terbentuk, maka proses pembinaan pun masih lemah sehingga biasanya ikatan yang terbentuk pun tidak terlalu kuat.Dengan kondisi seperti tersebut diatas, tak heran bila kelembagaan petani tidak mampu menjadi jawaban bagi lemahnya akses petani terhadap pasar. Alhasil koperasi pun semakin tidak memiliki manfaat yang positif bagi petani.
Institusi yang baik sebagaimana diutarakan oleh Acemoglu dan Robinson (2011) haruslah merupakan institusi yang mampu memberikan insentif bagi masyarakat untuk mampu beraktivitas secara produktif. Lebih khusus, institusi ekonomi yang baik haruslah mampu menciptakan inklusivitas dimana setiap pemain dapat bermain dalam satu level playing field yang sama tanpa ada hambatan. Institusi ekonomi yang inklusif dimana setiap orang diberikan kebebasan untuk mengejar kesmpatan kesempatan yang ada di depannya. Institusi ekonomi yang inklusif pun juga mampu mendorong terciptanya inovasi inovasi dalam setiap proses produksi. Pada akhirnya, terciptanya institusi ekonomi yang baik merupakan awal dari sebuah jalan menuju kemakmuran.
Pada akhirnya institusi masyarakat yang proaktif merupakan faktor terakhir yang mampu menjadi benteng penjaga terciptanya institusi pasar yang inklusif dan institusi pemerintahan yang efektif. Dalam proses transformasi ini, institusi masyarakat menjadi penting bagi upaya check and balance. Tanpa adanya peran aktif masyarakat, maka akan sangat susah bagi kedua proses transformasi lainnya berjalan baik
Terakhir, peran aktif petani dalam mengorganisir kepentingan dan menyuarakan haknya merupakan elemen terpenting bagi memastikan transformasi kedua institusi lainnya berjalan lancar, Revitalisasi koperasi merupakan prasyarat mutlak agar petani dapat merapatkan barisan, menyatukan tujuan, dan memberikan ritme gerak yang seirama bagi upaya memperkuat kelembagaan petani sehingga sebuah entitas masyarakat yang berpengaruh di Indonesia.
Menurut Akhmad (2007) terdapat tiga upaya yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan daya tawar petani di dalam pasar. Pertama, adanya konsolidasi petani dalam satu institusi yang menyatukan gerak ekonomi dalam sebuah rantai proses produksi pertanian hingga pemasaran. Kedua, adanya koletivitas produksi dimana seluruh proses produksi harus berada pada alur yang sama dimulai dari perencanaan prodeksi secara kolektif, siklus produksi secara kolektif, hingga pola produksi, dan yang terakhir adalah kolektivitas dalam pemasaran produk produk pertanian sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih baik di pasar. Bila melihat dari ketiga upaya di atas, maka sesungguhnya koperasi merupakan jawaban bagi permasalahan posisi daya tawar petani di pasar.
Menurut beberapa peneliti pertanian terdapat beberapa hal yang menjadikan kelembagaan petani tidak berjalan secara efektif. Pertama, kelembangaan petani dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk mempermudah upaya koordinasi bila terdapat program pemerintah. Kedua, masih rendahnya angka partisipasi petani di dalam kelembagaan tersebut. Ketiga, kelembagaan petani yang belum mampu berfungsi sebagai pengelola kegiatan produktif yang bersifat kolektif, sehingga petani masih melakukannya secara individual. Keempat, lemahnya basis sosial kapital sebagai dasar pembentukan kelembagaan petani. Kelima, proses pembentukan kelembagaan petani yang bersifat top down sehingga menghalangi tumbuhnya partisipasi masyarakat. Keenam, setelah kelembagaan terbentuk, maka proses pembinaan pun masih lemah sehingga biasanya ikatan yang terbentuk pun tidak terlalu kuat.Dengan kondisi seperti tersebut diatas, tak heran bila kelembagaan petani tidak mampu menjadi jawaban bagi lemahnya akses petani terhadap pasar. Alhasil koperasi pun semakin tidak memiliki manfaat yang positif bagi petani.
Institusi yang baik sebagaimana diutarakan oleh Acemoglu dan Robinson (2011) haruslah merupakan institusi yang mampu memberikan insentif bagi masyarakat untuk mampu beraktivitas secara produktif. Lebih khusus, institusi ekonomi yang baik haruslah mampu menciptakan inklusivitas dimana setiap pemain dapat bermain dalam satu level playing field yang sama tanpa ada hambatan. Institusi ekonomi yang inklusif dimana setiap orang diberikan kebebasan untuk mengejar kesmpatan kesempatan yang ada di depannya. Institusi ekonomi yang inklusif pun juga mampu mendorong terciptanya inovasi inovasi dalam setiap proses produksi. Pada akhirnya, terciptanya institusi ekonomi yang baik merupakan awal dari sebuah jalan menuju kemakmuran.
Pada akhirnya institusi masyarakat yang proaktif merupakan faktor terakhir yang mampu menjadi benteng penjaga terciptanya institusi pasar yang inklusif dan institusi pemerintahan yang efektif. Dalam proses transformasi ini, institusi masyarakat menjadi penting bagi upaya check and balance. Tanpa adanya peran aktif masyarakat, maka akan sangat susah bagi kedua proses transformasi lainnya berjalan baik
Terakhir, peran aktif petani dalam mengorganisir kepentingan dan menyuarakan haknya merupakan elemen terpenting bagi memastikan transformasi kedua institusi lainnya berjalan lancar, Revitalisasi koperasi merupakan prasyarat mutlak agar petani dapat merapatkan barisan, menyatukan tujuan, dan memberikan ritme gerak yang seirama bagi upaya memperkuat kelembagaan petani sehingga sebuah entitas masyarakat yang berpengaruh di Indonesia.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar